BUPATI
WONOGIRI
PERATURAN BUPATI
WONOGIRI
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,
Menimbang :
|
a.
b.
|
bahwa dengan ditetapkannya peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana
Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, maka Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan Hidup perlu ditinjau kembali;
bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat
Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan
Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
|
Mengingat :
|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Jenis Rencana Usaha Dan/
Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
|
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kepala instansi lingkungan hidup adalah
kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri.
2.
Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
3.
Analisis mengenai
dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.
4.
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau
kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau
UKL-UPL.
5. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan.
Pasal 2
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib menyusun formulir UKL-UPL atau SPPL
(2) Jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan
yang wajib menyusun UKL-UPL
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
(3) Jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan
yang skala usahanya dibawah skala usaha yang wajib menyusun formulir UKL-UPL wajib menyusun SPPL.
Pasal 3
(1) Formulir
UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) paling sedikit memuat :
a.
identitas pemrakarsa
b.
rencana usaha dan/atau
kegiatan
c.
dampak lingkungan yang
akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup
d.
pernyataan komitmen
pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir ukl-upl.
e.
daftar pustaka
f.
lampiran
(2) Pengisian
formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
(1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berisi :
a. identitas pemrakarsa;
b. informasi singkat terkait dengan rencana
usaha dan/atau kegiatan;
c. keterangan singkat mengenai dampak
lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan tanda tangan pemrakarsa di atas
materai.
(2) Pengisian SPPL oleh pemrakarsa sesuai
dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan
Bupati ini.
Pasal 5
(1) Pemrakarsa
mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup sesuai
kewenangannya, dengan surat pengantar sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
(2) Kepala
Instansi Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format
penyusunan UKL-UPL atau SPPL.
(3) Kepala
Instansi Lingkungan Hidup setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi
format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan
SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan
UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.
Pasal 6
(1) Kepala Instansi Lingkungan Hidup wajib:
a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL dan apabila
diperlukan akan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau
kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau
b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan tanda
terima yang sudah sesuai dengan arahan instansi lingkungan hidup.
(2) Dalam hal terdapat kekurangan data
dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau
perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Kepala Instansi Lingkungan
Hidup wajib :
a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau
b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
(4) Dalam
hal Kepala Instansi Lingkungan Hidup tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak
menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau
persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL
yang diajukan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
Pasal 7
(1) Rekomendasi
UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3) huruf a digunakan sebagai dasar untuk:
a.
memperoleh izin lingkungan; dan
b.
melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
(2) Pejabat
pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin lingkungan.
Pasal 8
(1)
Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan
kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan.
(2)
Biaya administrasi dan persuratan, pengadaaan peralatan
kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL,
penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan, dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 9
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Bupati Wonogiri Tahun 2012 Nomor
285) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10
Peraturan Bupati
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri.
Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 23 Maret 2013
BUPATI WONOGIRI
ttd
DANAR RAHMANTO
Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 23 Maret 2013
Pada tanggal 23 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
ttd
BUDISENA
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2013
NOMOR 12 TAHUN 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAMPIRAN
I
PERATURAN
BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 12 Tahun 2013
TENTANG : UPAYA
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
JENIS
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN UKL-UPL
A. BIDANG PERTANIAN
|
No
|
Jenis Usaha/Kegiatan
|
Satuan
|
Skala/Besaran
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
Tanamana pangan dan hortikultura
|
|
|
|
1.
|
Pencetakan
sawah diluar kawasan hutan
|
ha
|
100 < Luas < 500 (terletak pada satu
hamparan lokasi
yang diusahakan oleh satu penanggungjawab kegiatan )
|
|
2.
|
Budidaya tanaman pangan dan
hortikultura.
|
|
|
|
|
a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.
|
ha
|
Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan
lokasi yang
diusahakan oleh satu penanggungjawab kegiatan )
|
|
|
b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.
|
ha
|
Luas > 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi yang diusahakan oleh satu
penanggungjawab kegiatan )
|
|
II
|
Perkebunan
|
|
|
|
1
|
Budidaya tanaman perkebunan
|
|
|
|
|
a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.
-
Dalam
kawasanbudidaya non kehutanan
|
ha
|
Luas
< 2.000
yang diusahakan oleh
satu penanggungjawab kegiatan
|
|
|
b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya
|
ha
|
Luas
< 3.000
yang diusahakan oleh
satu penanggungjawab kegiatan
|
B. BIDANG PETERNAKAN
|
No
|
Jenis Usaha/Kegiatan
|
Satuan
|
Skala/Besaran
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Budidaya
burung puyuh atau burung dara
|
Ekor
|
Populasi
> 20.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
|
|
2
|
Budidaya
sapi potong
|
Ekor
campuran
|
Populasi
> 50 (terletak pada satu hamparan lokasi
|
|
3
|
Sapi perah
|
Ekor campuran
|
Populasi >
20(terletak pada satu hamparan lokasi
|
|
5
|
Ayam ras
petelur
|
Ekor
induk
|
Populasi
> 5.000
|
|
6
|
Ayam ras
pedaging
|
Ekor
produksi/siklus
|
Populasi > 10.000
|
|
7
|
Itik/Angsa/Entog
|
Ekor
campuran
|
Populasi > 10.000
|
|
8
|
Kambing
|
Ekor campuran
|
Populasi > 75
|
|
9
|
Babi
|
Ekor campuran
|
Populasi > 125
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
10
|
Kerbau
|
Ekor campuran
|
Populasi > 75
|
|
11
|
Kuda
|
Ekor campuran
|
Populasi > 50
|
|
12
|
Kelinci
|
Ekor campuran
|
Populasi > 1.500
|
|
13
|
Rusa
|
Ekor campuran
|
Populasi > 300
|
C. BIDANG PERIKANAN
|
No
|
Jenis Usaha/Kegiatan
|
Satuan
|
Skala/Besaran
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
Perikanan
Tangkap
|
|
|
|
1
|
Pembangunan
pelabuhan perikanan dengan salahsatu fasilitas berikut :
a.
Dermaga
b.
Penahan
gelombang
c.
Kawasan
industry perikanan
|
m
m
ha
|
Panjang
< 200
Panjang
< 200
Luas
< 15
|
|
II
|
Penanganan / pengolahan hasil perikanan
(P2HP)
|
|
|
|
1
|
Usaha
penanganan / pengolahan
a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan,
penggaraman, pengeringan, pengasapan )
|
Ton/hari/unit
|
Kapasitas > 5
|
|
|
b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju
seperti :
-
Pembekuan/cold
storage
-
Pengalengan
ikan
-
Pengekstrasian
ikan atau rumput laut.
|
Unit
pengolahan ikan /UPI (peng hasil
tepung ikan, minyak ikan, khal
tin-khitosan, gela tin, ATC karagee nan, agar-agar,
produk berbasis surimi )
|
Semua
besaran
|
|
III
|
Perikanan
Budidaya
|
|
|
|
1
|
Usaha budidaya
tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit
pengolahannya.
|
ha
|
Luas < 50
|
|
|
Budidaya
perikanan air laut
a. Budidaya tiram mutiara
b. Budidaya rumput laut
c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung
d. Budidaya ikan dengan metode tancap.
-
Ikan bersirip
-
Teripang,
kerang, kepiting
e. Pen
system dalam budidaya air
laut
-
Luas,
atau
-
Jumlah
|
Ha
Ha
Unit
Ha
Ha
unit
|
Luas > 5
Luas > 7
Jumlah jaring >
100(ukuran jaring 50 m2
Luas > 1
Luas < 5
Luas < 1.000
|
|
3
|
Budidaya
perikanan air payau
a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka
hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau
dengan unit pembekuan/cold storge dan atau unit pembuatan es balok.
|
ha
|
5 < luas < 50
|
|
|
b. Pembenihan udang
|
Ekor/tahun
|
Produksi benur > 40 juta
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
4
|
Budidaya
perikanan air tawar
|
|
|
|
|
a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan
menggunakan jarring apung atau pen system
-
Luas,
atau
-
Jumlah
|
Ha
Ton/hari
|
Luas < 5
Jumlah < 500
|
|
|
b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi
intensif
-
Luas,
atau
-
Kapasitas
produksi
|
Ha
Ton/hari
|
Luas < 5
Kapasitas produksi < 50
|
D. BIDANG KEHUTANAN
|
No
|
Jenis Usaha/Kegiatan
|
Satuan
|
Skala/Besaran
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Penangkaran
satwa liar di hutan lindung
|
-
|
Semua
besaran
|
|
2
|
Penangkaran satwa liar di hutan produksi
|
Ha
|
Luas < 5
|
|
3
|
Pemanfaatan
aliran air di hutan lindung
|
-
|
Semua besaran
|
|
4
|
Pemanfaatan
aliran air di hutan produksi
|
-
|
Semua besaran
|
|
5
|
Pemanfaatan
air di hutan lindung
|
-
|
Dengan volume pengam bilan air kurang dari 30 % dari ketersediaan
sumberdaya atau debit.
|
|
6
|
Pemanfaatan
air di hutan produksi
|
-
|
Dengan volume pengam bilan air kurang dari 30 % dari ketersediaan
sum berdaya atau debit.
|
|
7
|
Wisata alam di
hutan lindung
|
-
|
Semua besaran
|
|
8
|
Wisata alam di
hutan produksi
|
-
|
Semua besaran
|
|
9
|
Usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman
|
Ha
|
Luas < 5000
|
|
10
|
Industri primer hasil hutan :
a.
Industri primer hasil hutan kayu (industry
pengergajian kayu, industry serpih kayu, industry vener, industry kayu lapis,
dan laminated veneer lumber) dengan kapasitas produksi.
b.
Industri primer hasil hutan bukan kayu dengan
luasan.
|
m3/tahun
ha
|
Kapasitas
produksi < 6000
Luas
< 15
|
|
11.
|
Pembangunan
taman safari
|
|
Semua besaran
|
|
12
|
Pembangunan
kebun binatang
|
|
Semua besaran
|
|
13
|
Pengusahaan
pariwisata alam(PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok
pemanfaatan taman wisata alam, atau pemanfaatan taman hutan raya dengan luas
bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan
prasarana.
|
Ha
|
Luas < 100
|
|
14
|
Pengusahaan
taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada
blok pemanfaatan.
|
Ha
|
Luas < 1.000
|
|
15
|
Pengusahaan
kebun buru
|
Ha
|
Luas < 250
|
|
16
|
Penangkaran
tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.
|
Ha
|
Semua besaran
|
|
17
|
Pembangunan
taman satwa untuk tujuan komersial.
|
ha
|
Semua besaran
|
|
18
|
Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang
diperdagangkan.
|
m2
|
Luas
> 1.000
|
E. BIDANG PERHUBUNGAN
|
No
|
Jenis Usaha/Kegiatan
|
Satuan
|
Skala/Besaran
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Perhubungan
Darat
|
|
|
|
1
|
Pembangunan
Terminal angkutan jalan
|
|
Semua
besaran
|
|
2
|
Pembangunan
terminal terpadu moda dan fungsi
-
Luas
lahan
|
ha
|
Luas < 2
|
|
3
|
Pembangunan
terminal angkutan barang
-
Luas
lahan
|
ha
|
0,25 < luas <2,5
|
|
4
|
Pengujian
kendaraan bermotor
|
Ha
|
0,5 < luas <
5
|
|
5
|
Pembangunan
jalur kereta api
-
Panjang
|
km
|
Panjang < 25
|
|
6
|
Pembangunan
stasiun kereta api
|
Ha
|
Semua besaran
|
|
7
|
Terminal peti
kemas
|
Ha
|
Luas < 5
|
|
8
|
Stasiun
|
Ha
|
0,5 < luas <
5
|
|
9
|
Depo dan balai
yasa
|
ha
|
0,5 < luas <
5
|
|
10
|
Jalan rel dan
fasilitasnya
|
m
|
100 < panjang < 25.000
|
|
11
|
Kegiatan penempatan
hasil keruk (dumping) di darat.
-
Volume,
atau
-
Luas
area dumping
|
m3
Ha
|
Volume < 500.000
Luas < 5
|
|
12
|
Pembangunan menara telekomunikasi/radio
-
Tinggi menara
|
m
|
> 25 m
|
|
II
|
Perhubungan Laut
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Pembangunan
pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :
|
|
|
|
|
a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile
atau open pile
-
Panjang,
atau
-
Luas
|
m
m2
|
Panjang < 200
Luas < 6.000
|
|
|
b. Kedalaman tambatan
|
LWS
|
-4 < kedalaman<
-10
|
|
|
c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah
gelombang (break water)
- panjang |
m
|
Panjang < 200
|
|
|
d. Boot kapal standar
|
DWT
|
1.000 < bobot <
-20.000
|
|
|
e. Trestle Dermaga
|
M2
|
750 < luas <
6.000
|
|
|
f.
Single
point moorning boey
-
untuk
kapal
|
DWT
|
Boboi < 10.000
|
|
2
|
Prasarana
pendukung pelabuhan
|
|
|
|
|
a. terminal penumpang
|
ha
|
Luas < 5
|
|
|
b. terminal peti kemas
|
ha
|
Luas < 5
|
|
|
c. lapangan penumpang
|
ha
|
Luas < 5
|
|
|
d. gudang
|
ha
|
Luas < 5
|
|
|
e. prasarana penumpang curah cair
|
ha
|
Luas < 5
|
|
3
|
Pengerukan dan
reklamasi
|
|
|
|
|
a. Pengerukan untuk pemeliharaan (maintenance)
|
m3
|
Volume < 500.000
|
|
|
b. Pengerukan perairan dengan capital dredging
-
volume
|
m3
|
Volume < 500.000
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
c. Reklamasi/pengurungan
-
Luas
-
Volume
|
Ha
m3
|
Luas < 25
Volume < 500.000
|
|
|
d. Volume dumping
|
m3
|
100.000 < Volume <
500.000
|
|
|
e. Pekerjaan bawah air
|
km
|
Panjang < 100
|
|
4.
|
Pengerukan/perataan
batu karang
|
m3
|
Volume karang < 100.000
|
|
5.
|
Pekerjaan
bawah air (PBA)
a. pipa minyak/gas
b. Kabel listrik
c. Kabel telekomunikasi
|
km
kV
km
|
Panjang < 100
Tegangan < 150
Panjang > 100
|
F. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
|
No
|
Jenis Usaha/Kegiatan
|
Satuan
|
Skala/Besaran
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Buah-buahan dalam
kaleng/kemasan
|
ton/tahun
|
Produksi
riil > 2.000
|
|
2
|
Sayuran
dalam botol
|
ton/tahun
|
Produksi riil > 2.000
|
|
3
|
Pengolahan dan pengawetan
lainnya untuk buah-buahan & sayur
|
ton/tahun
|
Produksi riil > 2.500
|
|
4
|
Air minum dalam kemasan
|
|
Semua besaran
|
|
5
|
Kecap
|
liter/tahun
|
Produksi riil > 1.5
juta
|
|
6
|
Ransum/pakan jadi ikan dan
biota perairan lainnya
|
ton/tahun
|
Produksi riil > 500
|
|
7
|
Ransum/pakan jadi ternak besar,
ternak kecil, aneka ternak
|
ton/tahun
|
Produksi riil > 15.000
|
|
8
|
Ransum/pakan jadi hewan manis
|
ton/tahun
|
Produksi riil > 15.000
|
|
9
|
-
Ransum/pakan
setengah jadi ternak besar,ternak kecil, aneka ternak.
-
Pakan
lain untuk ternak
-
Tepung
tulang
|
ton/tahun
ton/tahun
ton/tahun
|
Produksi riil > 15.000
Produksi riil > 15.000
Produksi riil > 15.000
|
|
10
|
-
Minuman
ringan lainnya
-
Minuman
ringan tidak mengandung CO2
-
Minuman
ringan mengandung CO2
-
Minuman
beralkohol 1 %
|
Liter/tahun
Liter/tahun
Botol/tahun
|
Produksi riil > 1.2
juta
Produksi riil > 1.6
juta
Produksi riil > 105.000
Semua besaran
|
|
11
|
Mesin pengolah/pengerjaan logam
dan perlengkapannya.
|
ton/tahun
|
Kapasitas > 100
|
12
|
Mesin pengolah hasil pertanian
dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan dan minuman serta
mesin pengolah lainnya.
|
Unit/tahun
|
Kapasitas > 100
|
|
13
|
perbengkelan.
|
orang
|
Tenaga kerja> 10
|
|
14
|
Transformator, pengubah arus
(rectifler), pengontrol tegangan.
|
Unit/tahun
|
Kapasitas > 100
|
|
15
|
Musium, galeri dan sejenisnya
|
m2
|
Luas > 1.000
|
|
16
|
Art shop
|
m2
|
Luas > 5.000
|
|
17
|
Panti mandi uap/spa
|
m2
|
Luas > 5.000
|
|
18
|
Bar, Karaoke, Café, Diskotik,
Pub dan sejenisnya.
|
|
Semua besaran
|
|
19
|
Industri pengrajin
kayu/pengolah kayu.
|
orang
|
Pekerja > 10
|
|
20
|
Industri pemecah batu
|
|
Semua besaran
|
|
21
|
Kemasan karton
|
Ton/tahun
|
Produksi riil = 4.000
|
|
22
|
Paku, kawat, bendrat
|
Ton/tahun
|
Produksi riil = 8 juta
|
|
23
|
Elektronik AC.
|
Unit/bulan
|
Produksi riil = 1.000
|
|
24
|
Lemari ES
|
Unit/bulan
|
Produksi riil = 1.500
|
|
25
|
Pembuatan bahan sintetik (
dakron )
|
yard/tahun
|
Produksi riil = 7.5 juta
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
26
|
Rantai jangkar
|
Ton/tahun
|
Produksi riil = 3.000
|
|
27
|
Produksi rokok
|
Ton/tahun
|
Produksi riil = 1.000
|
|
28
|
Pengolahan biji mete
|
Ton/hari
|
Produksi riil = 15
|
|
29
|
Minyak mete
|
Ton/hari
|
Produksi riil = 20
|
|
30
|
Album foto
|
Ton/tahun
|
Produksi riil = 1.200
|
|
31
|
Jamu serbuk/minuman serbuk
|
Ton/hari
|
Produksi riil = 1.500
|
|
32
|
Pengolahan tempurung kelapa
|
Ton/tahun
|
Produksi riil = 2.500
|
|
33
|
Buah-buahan dalam botol
|
Ton/tahun
|
Produksi riil = 2.200
|
|
34
|
-
Buah-buahan
lumat (selai/jam dan jeli)
-
Sayuran
yang dilumatkan
|
Ton/tahun
|
Produksi riil = 2.200
|
|
35
|
-
Air sari
paket buah-buahan;
-
Pengolahan
& pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran;
-
Air/sari
paket sayuran dan bubuk dan sari sayuran dan buah-buahan.
|
Ton/tahun
Ton/tahun
Ton/tahun
|
Produksi
riil > 2.000
Produksi
riil > 2.200
Produksi
riil > 2.500
|
|
36
|
Ikan atau biota perairan
lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang
dikalengkan.
|
Ton/tahun
|
Produksi riil > 2.200
|
|
37
|
Binatang lunak atau binatang
berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.
|
Ton/tahun
|
Produksi riil > 2.200
|
|
38
|
Oleo chemical, minyak
kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.
|
Ton/tahun
|
Produksi riil > 1.000
|
|
39
|
Olahan minyak makanan dan lemak
dari nabati dan hewani.
|
Ton/tahun
|
Produksi riil > 1.000
|
|
40
|
Sirup bahan dari gula.
|
Ton/tahun
|
Pemakaian gula > 200
|
|
41
|
-
Pati sari/ubi
kayu (tepung tapioka )
-
Hasil
ikutan/sisa industry pati/sari ubi kayu.
|
Ton/tahun
|
Produksi riil > 9.000
|
|
42
|
Teh ekstrak
|
Ton/tahun
|
Produksi riil > 2.000
|
|
43
|
Daging sintetis, bubuk sari
kedelai.
|
Ton/tahun
|
Produksi riil > 2.000
|
|
44
|
Kegiatan industri lainnya :
a.
kotal
b.
Rulal/pedesaan
|
Ha
Ha
|
1 < Luas
< 20
1 < Luas
< 30
|
|
45
|
Kegiatan Perdagangan
|
Rupiah, orang
|
Modal > Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan
bangunan
|
G. BIDANG PEKERJAAN UMUM
|
No
|
Jenis Usaha/Kegiatan
|
Satuan
|
Skala/Besaran
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
Sumber Daya Air
|
|
|
|
1.
|
Pembangunan
bendungan/waduk
|
|
|
|
|
a.
Pembangunan bendungan/waduk atau
jenis tampungan air lainnya.
-
Tinggi;
-
Luas genangan;
-
Volume Tampungan
|
m
ha
m3
|
6 ≤ Tinggi<15
50 ≤ Luas<200
300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
|
|
|
b.
Rehabilitasi bendungan/ waduk
atau jenis tampungan air lainnya.
-
Tinggi;
-
Luas genangan;
-
Volume Tampungan
|
m
ha
m3
|
6 ≤ Tinggi<15
50 ≤ Luas<200
300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
2.
|
Daerah irigasi
a.
Pembangunan baru dengan luas
pengaliran ;
b.
Peningkatan dengan luas
pengaliran;
c.
Pencetakan sawah, luas
(perkelompok)
|
ha
ha
ha
|
500 ≤ Luas < 3.000
500 ≤ Luas < 1.000
100 ≤ Luas < 500
|
|
3.
|
Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya
pertanian)
|
ha
|
500 ≤ Luas < 1.000
|
|
4.
|
Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai.
-
Jarak dihitung dari tegak lurus
pantai (groin break water)
|
m
|
10 ≤ Panjang < 500
|
|
5.
|
Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan
kanal banjir.
|
|
|
|
|
a.
Di kota
-
Panjang; atau
-
Volume pengerukan
|
km
m3
|
3 ≤ Panjang < 10
50.000 ≤ Volume < 500.000
|
|
|
b.
Pedesaan
-
Panjang; atau
-
Volume pengerukan
|
km
m3
|
5 ≤ Panjang < 15
50.000 ≤ Volume < 500.000
|
|
II
|
Jalan dan Jembatan
|
|
|
|
6.
|
Pembangunan dan/atau
peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija (ruang
milik jalan) dengan skala/besaran panjan (km) dan skala/ besaran luas
pengadaan lahan
|
|
|
|
|
Di Kota
-
Panjang jalann denga luas Pengadaan tanah/lahan
-
Luas pengadaan lahan
|
km
ha
ha
|
3 < panjang < 5
5 < Luas < 20
5 < Luas < 30
|
|
|
Di Pedesaan
-
Panjang jalan dengan
luas Pengadaan tanah/lahan
-
Luas pengadaan lahan
|
km
ha
ha
|
3 < panjang < 5
5 < Luas < 30
5 < Luas < 40
|
|
7.
|
Pembangunan/Peningkatan
Jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang
milik jalan)
|
|
|
|
|
Di Kota
-
Panjang jalann denga luas Pengadaan tanah/lahan
-
Luas pengadaan lahan
|
km
ha
ha
|
3 < panjang < 5
5 < Luas < 30
5 < Luas < 40
|
|
|
Di Pedesaan
-
Panjang jalann denga luas Pengadaan tanah/lahan
-
Luas pengadaan lahan
|
km
ha
ha
|
3 < panjang < 5
5 < Luas < 40
5 < Luas < 50
|
|
8.
|
Pembangunan subway/
underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan
|
|
|
|
|
a.
Pembangunan subway/underpass,
terowongan/tunnel, jalan layang/fly over.
-
Panjang
|
km
|
panjang < 2
|
|
|
b.
Pembangunan jembatan
-
Panjang
|
m
|
100 ≤ Bentang < 500
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III
|
Kecipta-karyaan
|
|
|
|
9.
|
Persampahan
|
|
|
|
|
a.
Tempat pemrosesan akhir (TPA)
dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi
penunjang.
-
Luas kawasan; atau
-
Kapasitas total
|
ha
ton
|
Luas < 10
Kapasitas < 100.000
|
|
|
b.
TPA daerah pasang surut
-
Luas landfill; atau
-
Kapasitas total
|
ha
ton
|
Semua besaran
|
|
|
c.
Pembangunan transfer station
-
Kapasitas
|
ton/hari
|
Kapasitas < 500
|
|
|
d.
Pembangunan instalasi pengolahan
sampah terpadu
-
Kapasitas
|
ton/hari
|
Kapasitas < 500
|
|
|
e.
Pengolahan dengan incinerator
-
Kapasitas
|
ton/hari
|
Semuan besaran
|
|
|
f.
Pembangunan instalasi pembuatan
kompos dan composting
-
Kapasitas
|
ton/hari
|
50 ≤ Kapasitas < 500
|
|
10.
|
Air limbah
domestik/pemukiman
|
|
|
|
|
a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk
fasilitas penunjang
-
Luas; atau
-
Kapasitas
|
ha
m3/hari
|
Luas < 2
Kapasitas < 11
|
|
|
b.
Pembangunan instalasi pengolahan
air limbah (IPAL)
-
Luas; atau
-
Beban organik
|
ha
ton/hari
|
Luas < 3
Beban < 2,4
|
|
|
c.
Pembangunan sistem perpipaan air
limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/permukiman
-
Luas layanan; atau
-
Debit air limbah
|
ha
m3/hari
|
Luas < 500
Debit < 16.000
|
|
11.
|
Drainase permukiman perkotaan
|
|
|
|
|
-
Pembangunan
saluran primer dan sekunder
|
km
|
1<Panjang < 5
|
|
12.
|
Air
minum
|
|
|
|
|
a. Pembangunan jaringan distribusi (luas
layanan);
|
ha
|
100
≤ Luas ≤ 500
|
|
|
b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan
panjang)
|
km
|
5
≤ Panjang ≤ 10
|
13.
|
Pembangunan
gedung yang berfungsi sebagai tempat usaha termasuk
gudang
Luas lahan dan/atau luas
dasar bangunan
|
Ha
m2
|
1< Luas lahan< 5 Ha
2500 < luas
total dasar bangunan < 10.000
|
|
14.
|
Pembangunan Perumahan
dan kawasan pemukimandengan pengelola tertentu
|
ha
|
1 <Luas
< 100
|
|
15.
|
Pengerukan
sedimen pada drainase primer (channel dredging)
|
m3
|
10.000 <Volume < 100.000
|
|
16.
|
Pembuangan
lumpur hasil pengerukan (dreding) ke dumping site, dengan jarak dan luas
dumping site
|
km
m2
|
1<Jarak < 5
1000<Luas < 10.000
|
Catatan :
§ Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 jiwa
§ Kota Besar :
Jumlah Penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
§ Kota Sedang :
Jumlah Penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
§ Kota Kecil :
Jumlah Penduduk 20.000 – 200.000 jiwa
H. Bidang
Sumber daya Energi dan Mineral
|
No
|
Jenis Usaha/Kegiatan
|
Satuan
|
Skala/Besaran
|
|
I
|
Mineral, Batubara, dan Panas Bumi
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
Kegiatan
eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang
mencakup Pemboran, Pembuatan puritan, Lubang bor, Shaft
Dan/atau Terowongan
§ Luas
perizinan
|
ha
|
> 1
|
|
2.
|
Eksplorasi Mineral,
batubara dan panas bumi
§ Luas
perizinan; atau
§ Luas daerah
terbuka untuk pertambangan
|
ha
ha (kumulatif/tahun)
|
1 < Luas < 200
1 < Luas < 50
|
|
3.
|
Tahap
Operasi Produksi
|
|
|
|
|
a. Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap
panas bumi untuk listrik.
|
MW
|
Daya
< 55
|
|
|
b. Batubara/gambut
§ Kapasitas; dan/atau
§
Jumlah
material penutup yang dipindahkan
|
ton/tahun
ton/tahun
|
100.000<kapasitas<1.000.000
400.000<Volume<4.000.000
|
|
|
c.
Mineral logam.
§ Kapasitas;
dan/atau
§ Jumlah
material penutup yang dipindahkan
|
ton/tahun
ton/tahun
|
2500 <Kapasitas <300.000
100.000<Volume < 1.000.000
|
|
|
d. Mineral bukan logam atau mineral batuan
§ Kapasitas; dan/atau
§
Jumlah
material penutup yang dipindahkan
|
m3/tahun
ton/tahun
|
50.000<
Kapasitas < 250.000
200.000<Material<
1.000.000
|
|
|
e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah
dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)
|
liter/detik
|
Debit
< 50
|
|
II
|
Minyak dan Gas Bumi
|
|
|
|
1.
|
Eksploitasi
minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat
§ Lapangan minyak
§ Lapangan Gas
|
BOPD
MMSCFD
|
Produksi
< 5.000
Produksi
< 30
|
|
2.
|
Eksploitasi
minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut.
§ Lapangan minyak
§ Lapangan Gas
|
BOPD
MMSCFD
|
Produksi
< 15.000
Produksi
< 90
(Jumlah
total lapangan semua Sumur)
|
|
3.
|
Pembangunan
kilang
§ LPG
§ LNG
§ Minyak
|
MMSCFD
MMSCFD
BOPD
|
Produksi
< 50
Produksi
< 550
Produksi
< 10.000
|
|
4.
|
Pembangunan
kilang biofuel
|
ton/tahun
|
Produksi
< 30.000
|
|
5.
|
Terminal
Regasifikasi LNG (darat/laut)
|
MMSCFD
|
Produksi
< 550
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6.
|
Pembangunan
kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)
|
ton/tahun
|
Produksi
< 10.000
|
|
7.
|
Survei
seismic di darat
|
|
Semua
besaran
|
|
8.
|
Survei
seismic di laut
|
|
Semua
besaran
|
|
9.
|
Pemboran
eksplorasi minyak dan gas bumi di darat
|
|
Semua
besaran
|
|
10.
|
Pemboran
eksplorasi minyak dan gas bumi di laut
|
|
Semua
besaran
|
|
11.
|
Pemboran
eksplorasi CBM/ gas metana B di darat
|
|
Semua
besaran
|
|
12.
|
Pengembangan
lapangan terbatas gas CBM/metana B
|
MMSCFD
|
Produksi
< 90
|
|
13.
|
Pipanisasi
minyak dan gas bumi di darat
|
km
|
Semua
besaran
|
|
14.
|
Pipanisasi
minyak dan gas bumi di laut
§ Panjang, atau
§ Tekanan
|
km
bar
|
Panjang
pipa < 100
Tekanan
< 16
|
|
15.
|
Kegiatan
penyimpanan BBM di darat/atau di perairan
|
kiloliter
|
Semua
besaran
|
|
16.
|
Stasiun
Kompresor gas
|
MMSCFD
|
Semua
besaran
|
|
17.
|
Blending premix; bahan bakar khusus
|
ton/tahun
|
> 30.000
|
|
18.
|
Blending minyak pelumas
|
ton/tahun
|
> 30.000
|
|
19.
|
Stasiun
pengisian aspal curah
|
|
Semua
besaran
|
|
20.
|
Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan
|
kiloliter
|
Semua
besaran
|
|
21.
|
Stasiun
pengisian bahan bakar gas
|
ton
|
Semua
besaran
|
|
22.
|
Stasiun
pengisian bulk elpiji
|
ton
|
Semua
besaran
|
|
23.
|
Stasiun
mini CNG
|
MMSCFD
|
Semua
besaran
|
|
III
|
Listrik dan Pemanfaatan Energi
|
|
|
|
1.
|
Tegangan
jaringan transmisi tenaga listrik
§ SUTT
§ SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah
Tanah)
§ Kabel laut tegangan tinggi
Tegangan jaringan distribusi
tenaga listrik.
§ Kabel laut tegangan menegah
|
kV
kV
kV
kV
|
Tegangan
= 150
Tegangan
= 150
Tegangan
= 150
Tegangan
= 20
|
|
2.
|
PLTU
batubara (dalam 1 lokasi)
|
MW
|
5
≤ Daya < 100
|
|
3.
|
PLTG/PLTGU
(dalam 1 lokasi)
|
MW
|
20
≤ Daya ≤ 100
|
|
4.
|
PLTU
minyak (dalam 1 lokasi)
|
MW
|
5
≤ Daya ≤ 100
|
|
5.
|
PLTD
(dalam 1 lokasi)
|
MW
|
5
≤ Daya ≤ 100
|
|
6.
|
PLTP
|
MW
|
20
≤ Daya ≤ 100
|
|
7.
|
PLTA
dengan
§ Tinggi bendungan; atau
§ Kapasitas daya; atau
§ Luas genangan
|
m
MW
ha
|
5
≤ Tinggi < 15
5
≤ Daya < 50
10
≤ Luas < 200
|
|
8.
|
Pusat
tenaga listrik jenis lain
§ Surya Terpusat (PLTS)
§ Biomassa dan gambut
§ Angin/Bayu
Terpusat
(PLTB)
|
MW
MW
MW
|
1
≤ Daya < 10
1
≤ Daya < 10
1
≤ Daya < 10
|
|
9.
|
Tenaga
Listrik untuk kepentingan sendiri
|
MW
|
0,5
< Daya < 10
|
I.
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
|
No
|
Jenis Usaha/Kegiatan
|
Satuan
|
Skala/Besaran
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
Daya
TArik Wisata (Buatan/Binaan)
§ Kebun raya dan kebun binatang
§ Taman buru dan kebun buru
§ Theme Park (taman bertema)
§ Taman rekreasi (non theme)
§ Wisata buatan lainnya
|
|
Semua
besaran
Semua
besaran
Semua
besaran
Luas
< 100 Ha
Semua
besaran
|
|
2.
|
Jasa
makanan dan minuman
§ Restoran
§ Jasa boga (katering,
dll)
|
Orang
rupiah
|
Tenaga kerja >
10
Dan/atau modal >
500 juta
|
|
3.
|
Penyediaan akomodasi
§ Hotel
§ Villa
§ Pondok wisata
§ Bumi perkemahan
§ Persinggahan caravan
§ Penyediaan akomodsi lainnya
|
|
Semua
besaran
|
J.
Bidang Kesehatan
|
No
|
Jenis Usaha/Kegiatan
|
Satuan
|
Skala/Besaran
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
RS
Umum dan RS khusus
|
Kelas
A, B, C atau sejenis
|
Semua besaran
|
|
2.
|
Puskesmas dengan rawat inap
|
Rawat
inap
|
Semua
besaran
|
|
3.
|
Lab
kesehatan (BLK, B/BTKLPPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengwasan Fasilitas
Kesehatan)
|
|
Semua
besaran
|
|
4.
|
Industri
farmasi yang memproduksi bahan baku obat
|
|
Semua
besaran
|
K. Bidang
Pengelolaan Limbah B-3
|
No
|
Jenis Usaha/Kegiatan
|
Satuan
|
Skala/Besaran
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
Setiap
kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti
pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas
bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi
limbah B3
|
|
Semua
Besaran
|
BUPATI WONOGIRI
ttd
DANAR RAHMANTO
